Begini Kondisi Politik Indonesia, Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Begini Kondisi Politik Indonesia, Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

  • November 27, 2018

Begini Kondisi Politik Indonesia, Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Tw Politics – Kondisi Politik Indonesia yang juga tak terlepas dari peranan berpolitik dengan negara lain. Hal inilah yang membuat Indonesia harus melakukan politik luar negeri demi memajukan perdamaian dunia. Politik luar negeri merupakan strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam berhubungan dengan negara-negara lain.

Melalui politik luar negeri, pihak pemerintah mampu memproyeksikan kepentingan nasional ke dalam masyarakat antar bangsa. Jadi, dapat diketahui tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Lantas, bagaimana kondisi politik Indonesia luar negeri? Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif yang akan diulas di bagian bawah ini.

Pengertian Politik Bebas dan Aktif

Pelaksanaan politik luar negeri memang diawali oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan yang didasarkan pada faktor nasional. Politik luar negeri secara luas merupakan hubungan suatu negara dengan kebijaksanaan yang diambil pemerintah dalam rangka hubunganya secara internasional demi mencapai tujuan nasional. Berikut pendapat ahli dari pengertian bebas dan aktif dari kondisi politik Indonesia.

1. B.A Urbani

B.A. Urbani mengungkapkan bahwa bebas adalah perkataan bebas dalam politik bebas aktif tersebut mengalir dari kalimat yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yakni supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi, bisa diartikan menurut definisi sebagai berkebebasan politik dalam menentukan dan menyatakan pendapat sendiri, terhadap setiap persoalan internasional seseuai dengan nilainya masing-masing tanpa apriori memihak kepada suatu blok.

2. A.W Wijaya

A.W Wijaya merumuskan bahwa bebas berarti tidak terikat oleh suatu ideologi atau suatu politik negara asing maupun non blok dari negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa. Sedangkan aktif artinya dengan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain.

3. Mochtar Kusumaatmaja

Mochtar kusumaatmaja merumuskan bebas aktif, yakni bebas artinya Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam pancasila. Aktif berarti dalam menjalankan kebijaksanaan luar negeri, Indonesia tidak bersifat pasif atas kejadian internasional.

Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Kondisi politik Indonesia sebagai politik luar negeri yang bebas dan aktif tentu memiliki landasan atau dasar hukum yang kuat. Hal ini dibuktikan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009), dalam visi dan misi diantaranya dengan melakukan usaha memantapkan politik luar negeri.

Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kerjasama Internasional dan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Adapun dasar hukum yang melibatkan pelaksanaan politik luar negeri adalah sebagai berikut.

  • Dasar Hukum UUD 1945

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tergambarkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan alinea IV. Alinea I menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selanjutnya pada alinea IV, dinyatakan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia kini mengupayakan kehidupan politik bertetangga baik dengan Negara yang berbatasan langsung, yakni dengan tetap didasarkan pada prinsip kesejajaran dan saling menghormati. Misalnya, Timor Timur yang memiliki kendala dalam berbagai hal keterbatasan, Indonesia tetap membantu proses transisi menuju kemerdekaan penuh Timor-Timur.

  • Undang-Undang No. 37 Tahun 1999

Dengan disyahkannya Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri tanggal 14 September 1999, maka pemerintah Indonesia dalam melaksanakan politik luar negeri merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang tersebut. Namun seiring berubahnya lingkungan strategis dunia, tentu politik luar negeri perlu disesuaikan dengan kecenderungan global fundamental.

  • Pedoman TAP MPRR No. IV/MPR/1999

Pedoman pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif Indonesia dilandaskan pada ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Beberapa diantaranya adalah menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta berorientasi pada kepentingan nasional dengan menitikberatkan solidaritas antara negara berkembang. Selain itu, bentuk dukungan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama Internasional bagi kesejahteraan rakyat.

Sisi Positif Politik Bebas Aktif

Arus globalisasi dan interdependensi semakin membuat kondisi politik Indonesia terarah dengan baik dan struktural. Namun disisi lain semakin menguatkan kondisi saling ketergantungan antar negara dan keterkaitan antara masalah global, baik politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Berikut keterkaitan dengan sisi positif politik bebas aktif.

Kerjasama Antar Negara

Indonesia memiliki politik luar negeri bebas dan aktif, maka dibelakang kata tersebut masih ditambahkan sifat yang lain seperti anti kolonialisme, anti imperalisme. Secara konteks bilateral, Indonesia bermaksud untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat atau tetangga yang berbatasan langsung.

Selain itu, dampak positif politik bebas aktif adalah mampu meningkatkan kesiapan dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas dan predaran toto togel, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO. Bahkan meningkatkan kerjasama segala bidang di kawasan ASEAN untuk memelihata stabilitas, pembangunan dan kesejahteraan.

Demikian ulasan menarik dari kondisi politik Indonesia, sebagai politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sudah sepantasnya, jika Indonesia juga turut aktif dalam perdamaian dunia dengan menjadi anggota PBB yang termasuk salah satu bebas bergabung dalam berpolitik.

Sejarah Kondisi Politik Indonesia Sampai Sekarang

Sejarah Kondisi Politik Indonesia Sampai Sekarang

  • November 4, 2018

Sejarah Kondisi Politik Indonesia Sampai Sekarang

TW Politics – Melihat kondisi politik Indonesia pada era Soekarno dan Suharto adalah masa kegagalan politik, karena keduanya lengser oleh tekanan massa. Para demonstran pada waktu itu merasa tidak puas dan terlampaui muak dengan otoriterianisme, dan mengangap reputasi pemerintah penerus pemerintahan yang buruk.

Pergerakan massa hingga muncul order lama, order baru hingga masa reformasi yang menandakan perjalanan politik Indonesia sangat berlika-liku seiring berjalannya waktu, pemerintah mencoba untuk memperbaiki sistem politik menjadi lebih baik. Inilah sejarah kondisi politik Indonesia sampai sekarang.

Awal Mula Politik Indonesia

Peran keagamanan pada awal kondisi politik Indonesia diperkenalkan memang sangat berpengaruh terhadap pegambilan kebijakan politik. Sebetulnya politik sudah diawali jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan dunia politik dilakukan oleh masa penjajahan Belanda, dari awal kedatangan bangsa Eropa hingga berakhir pada masa penjajahan Jepang. Agar lebih jelas, berikut ulasannya.

Masa Prakolonial Indonesia

Sumber-sumber dari berbagai lansiran media menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai entitas politik sejak awal mula sejarah. Entitas tersebut telah berevolusi dari pusat politik di sekitar perorangan, dimana masa kepemimpinannya diwujudkan dalam diri seseorang. Mereka juga mempunyai keterampilan tertentu dan kharisma menjadi seorang pemimpin baru. Entitas politik yang diberikan oleh seseorang dinyatakan seolah-olah mirip dengan Tuhan, dan memiliki kekuatan supranatural serta didukung oleh tentara dan rakyat yang membayar upeti kepada raja.

Masa Penjajahan Indonesia

Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia memang tertarik dengan potensi menjanjikan, yakni perdagangan rempah-rempah. Perdagangan tersebut termasuk titik balik utama dalam sejarah kepulauan. Orang Protugis, khususnya orang Belanda dengan teknologi canggih dan persenjataan baru, membuatnya berhasil menjadi pemegang kekuatan ekonomi dan politik. Mengingat masa penjajahan Belanda di Indonesia yang cukup lama, mereka pun berhasil mempengaruhi dan mendominasi kepulauan negeri ini.

Politik Indonesia Setelah Merdeka

Setelah merdeka, kondisi politik Indonesia ditandai dengan kedaulatan rakyat yang termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun. Setelah berakhir orde lama pimpinan Soekarno, muncul orde baru yang dipimpin Suharto, dan mulailah periode reformasi, dan setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Berikut penjelasan singkat politik Indonesia pada saat itu.

Orde Lama Soekarno

Presiden pertama Indonesia, Soekarno memang berhasil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari para penjajah Tetap setelah merdeka, beliau memiliki tugas berat untuk memimpin negara baru dengan tatatan politik baru dan sosial masyarakat. Rupanya politis generasi muda yang tidak memiliki pegalaman sebelumnya membuat kesulitan dalam membimbing negara. Keadaan ini akhirnya memuncak pada kekacauan di pertengahan tahun 1960. Hingga lambat laun runtuhlah order lama masa pemerintahan Soekarno.

Orde Baru Suharto

Suharto adalah presiden ke-2 RI, dan telah berhasil merebut kekuasaan pada tahun 1960-an di tengah pergolakan massa. Pada masa pemerintahan ini, beliau memerintah Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun dan ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat, yakni pengurangan kemiskinan.

Namun pada kenyataanya penindasan dan korupsi tetap terjadi yang membuatnya akhirnya lengser dari tatanan pemerintahan. Ketika ekonomi domestik, dasar legimitasi kekuatannya, runtuh pada tahun 1990-an, dan Suharto kehilangan kendali kekuasaannya. Kemudian digantikan oleh BJ. Habibie dalam masa pemerintahannya.

Reformasi Indonesia

Setelah kondisi politik Indonesia di bawah pemerintahan otoriter selama 30 tahun lebih, dunia politik mengalami proses pembaharuan pada masa reformasi. Hal ini untuk memberikan kekuatan lebih banyak kekuasaan dan politik kepada masyarakat. Pemerintahan ini ditandai dengan perubahan struktural, yakni desentralisasi kekuasaan ke daerah dan pembatasan kekuasaan presiden. Namun juga ditandai oleh kesinambungan, seperti korupsi, kemiskinan dan pengelompokkan modal di kalangan atas.

Masa Indonesia Sekarang

Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional yang berdaulat atas rakyat. Apalagi setelah jatuhnya rezim orde baru pada tahun 1998, berbagai perubahan konstitusional telah dilakukan untuk melemahkan kekuasaan eksekutif. Kemudian hal ini membuat sistem kediktratoran baru hampir mustahil. Kini masa pemerintahan politik Indonesia semakin membaik sesuai tatanan konstitusional yang berlaku.

Politik Indonesia Sekarang

Kondisi politik Indonesia sekarang yang menjunjung tinggi demokrasi rakyat, sehingga diharapkan jajaran pemerintahan tidak sewenang-wenang terhadap masyarakat dalam memimpin. Bahkan diharapkan tidak ada kekuasaan yang bersifat otoriter. Kemajuan politik pun ditandai pada saat penyelenggaraan pemilu secara langsung pertama kali pada tahun 2004. Pada waktu itu adalah pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Kini hampir setiap daerah, wilayah dalam memilih walikota atau bupati menggunakan sistem pemilu langsung yang berasaskan LUBER yakni singkatan dari Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, yang rupanya sudah muncul pada era order baru. Sedangkan asas JURDIL yang merupakan singkatan Jujur dan Adil.

Demikian sejarah panjang dari kondisi politik Indonesia sampai sekarang. Semoga kita semakin paham tentang perjalananan awal politik hingga masa politik zaman digital seperti sekarang.