Begini Kondisi Politik Indonesia, Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Begini Kondisi Politik Indonesia, Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Begini Kondisi Politik Indonesia, Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Tw Politics – Kondisi Politik Indonesia yang juga tak terlepas dari peranan berpolitik dengan negara lain. Hal inilah yang membuat Indonesia harus melakukan politik luar negeri demi memajukan perdamaian dunia. Politik luar negeri merupakan strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam berhubungan dengan negara-negara lain.

Melalui politik luar negeri, pihak pemerintah mampu memproyeksikan kepentingan nasional ke dalam masyarakat antar bangsa. Jadi, dapat diketahui tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Lantas, bagaimana kondisi politik Indonesia luar negeri? Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif yang akan diulas di bagian bawah ini.

Pengertian Politik Bebas dan Aktif

Pelaksanaan politik luar negeri memang diawali oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan yang didasarkan pada faktor nasional. Politik luar negeri secara luas merupakan hubungan suatu negara dengan kebijaksanaan yang diambil pemerintah dalam rangka hubunganya secara internasional demi mencapai tujuan nasional. Berikut pendapat ahli dari pengertian bebas dan aktif dari kondisi politik Indonesia.

1. B.A Urbani

B.A. Urbani mengungkapkan bahwa bebas adalah perkataan bebas dalam politik bebas aktif tersebut mengalir dari kalimat yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yakni supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi, bisa diartikan menurut definisi sebagai berkebebasan politik dalam menentukan dan menyatakan pendapat sendiri, terhadap setiap persoalan internasional seseuai dengan nilainya masing-masing tanpa apriori memihak kepada suatu blok.

2. A.W Wijaya

A.W Wijaya merumuskan bahwa bebas berarti tidak terikat oleh suatu ideologi atau suatu politik negara asing maupun non blok dari negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa. Sedangkan aktif artinya dengan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain.

3. Mochtar Kusumaatmaja

Mochtar kusumaatmaja merumuskan bebas aktif, yakni bebas artinya Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam pancasila. Aktif berarti dalam menjalankan kebijaksanaan luar negeri, Indonesia tidak bersifat pasif atas kejadian internasional.

Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Kondisi politik Indonesia sebagai politik luar negeri yang bebas dan aktif tentu memiliki landasan atau dasar hukum yang kuat. Hal ini dibuktikan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009), dalam visi dan misi diantaranya dengan melakukan usaha memantapkan politik luar negeri.

Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kerjasama Internasional dan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Adapun dasar hukum yang melibatkan pelaksanaan politik luar negeri adalah sebagai berikut.

  • Dasar Hukum UUD 1945

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tergambarkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan alinea IV. Alinea I menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selanjutnya pada alinea IV, dinyatakan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia kini mengupayakan kehidupan politik bertetangga baik dengan Negara yang berbatasan langsung, yakni dengan tetap didasarkan pada prinsip kesejajaran dan saling menghormati. Misalnya, Timor Timur yang memiliki kendala dalam berbagai hal keterbatasan, Indonesia tetap membantu proses transisi menuju kemerdekaan penuh Timor-Timur.

  • Undang-Undang No. 37 Tahun 1999

Dengan disyahkannya Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri tanggal 14 September 1999, maka pemerintah Indonesia dalam melaksanakan politik luar negeri merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang tersebut. Namun seiring berubahnya lingkungan strategis dunia, tentu politik luar negeri perlu disesuaikan dengan kecenderungan global fundamental.

  • Pedoman TAP MPRR No. IV/MPR/1999

Pedoman pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif Indonesia dilandaskan pada ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Beberapa diantaranya adalah menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta berorientasi pada kepentingan nasional dengan menitikberatkan solidaritas antara negara berkembang. Selain itu, bentuk dukungan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama Internasional bagi kesejahteraan rakyat.

Sisi Positif Politik Bebas Aktif

Arus globalisasi dan interdependensi semakin membuat kondisi politik Indonesia terarah dengan baik dan struktural. Namun disisi lain semakin menguatkan kondisi saling ketergantungan antar negara dan keterkaitan antara masalah global, baik politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Berikut keterkaitan dengan sisi positif politik bebas aktif.

Kerjasama Antar Negara

Indonesia memiliki politik luar negeri bebas dan aktif, maka dibelakang kata tersebut masih ditambahkan sifat yang lain seperti anti kolonialisme, anti imperalisme. Secara konteks bilateral, Indonesia bermaksud untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat atau tetangga yang berbatasan langsung.

Selain itu, dampak positif politik bebas aktif adalah mampu meningkatkan kesiapan dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas dan predaran Agen Poker Online, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO. Bahkan meningkatkan kerjasama segala bidang di kawasan ASEAN untuk memelihata stabilitas, pembangunan dan kesejahteraan.

Demikian ulasan menarik dari kondisi politik Indonesia, sebagai politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sudah sepantasnya, jika Indonesia juga turut aktif dalam perdamaian dunia dengan menjadi anggota PBB yang termasuk salah satu bebas bergabung dalam berpolitik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *