Nasib Demokrasi Indonesia Di Tangan Presiden Joko Widodo

Nasib Demokrasi Indonesia Di Tangan Presiden Joko Widodo

  • March 16, 2020

Nasib Demokrasi Indonesia Di Tangan Presiden Joko Widodo

TW Politics – Sebelum membahas tentang Demokrasi yang ada di Indonesia, tentunya anda harus tahu terlebih dahulu apa itu demokrasi? Jika di artikan dalam bahasa yang lebih luas, Demokrasi adalah sebuah bentuk sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Dimana setiap warga negaranya mempunyai hak yang sama dalam mengambil sebuah keputusan untuk kelangsungan hidupnya. Artinya warga negara juga mempunyai peran yang sangat penting dan berpartisipasi secara langsung dalam kemajuan suatu negara.

Demokrasi sendiri berasal dari kata “demokrasi” (bahasa Yunani), yang terbentuk dari kata “demos” berarti rakyat dan “Kratos” berarti kekuasaan. Jika diartikan secara singkat demokrasi berarti adalah kekuasan yang dipegang oleh rakyat dalam suatu negara. Sistem Demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia tentu saja lahir dari sebuah ideologi yang yang dilontarkan banyak orang. Sehingga baik dan buruknya suatu negara adalah dapat dikontrol oleh masyarakatnya sendiri.

Bagaimana Nasib Demokrasi Indonesia Sekarang Ini

Bagaimana Nasib Demokrasi Indonesia Sekarang Ini

Seperti yang sudah bahas di atas jika demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, dimana setiap warga negara berhak untuk memilih siapa yang menjadi pemimpinya. Selain itu Indonesia juga merupakan sebuah negara demokrasi yang menganut sebuah ideologi pancasila. Dimana setiap nilai – nilai demokrasinya merupakan sebuah implementasi dari sila – sila yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri.

Jika menelusuri lebih detailnya, sistem demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang lahir dari banyak kehendak dalam memperjuangkan sebuah kemerdekaan. Secara tidak langsung demokrasi di Indonesia sangat menentang terhadap sistem imperialisme dan kolonialisme. Sistem demokrasi di Indonesia juga mempunyai kaitannya dengan liberalisme dimana setiap warga negara mempunyai sebuah kebebasan individu secara mutlak.

Dalam hal ini, ideologi liberalisme merupakan sistem yang menggunakan sebuah pembenaran berdasarkan kepentingan orang banyak atau masyarakat. Namun sayangnya ideologi liberalisme juga mempunyai pertentangan atau berlawanan arah dengan ideologi demokrasi. Karena demokrasi yang dimaksudkan dalam Pancasila adalah demokrasi yang memberikan sebuah perlindungan terhadap eksistensi sebuah kelompok. Sehingga proses dalam menentukan sebuah keputusan haruslah menurut dari musyawarah banyak orang dan disepakati secara sah.

Demokrasi Di Era Modern Presiden Joko Widodo

Demokrasi Di Era Modern Presiden Joko Widodo

Memasuki era modern dengan segala perkembangan yang sedang berlangsung, tentu saja negara Indonesia membutuhkan sebuah sistem demokrasi yang kuat. Dimana pemimpin yang dipilih haruslah bisa bersikap bijak dalam menghadapi sebuah permasalahan yang terjadi di negaranya. Kepemimpinan sendiri pada dasarnya merupakan sebuah kemampuan untuk memimpin sebuah kelompok untuk lebih maju dan berkembang. Dimana jika dikaitkan dengan negara Indonesia sekarang, demokrasi yang sedang berlangsung mengalami sebuah penurunan di era presiden Joko Widodo.

Demokrasi yang ada Indonesia sekarang ini sedang berada dalam titik terendah, dimana banyak tokoh aktivis yang di diskriminasi. Selain itu tindakan aparat pemerintah yang represif terhadap masa demonstrasi dan jurnalis juga sangat menggambarkan anti demokrasi. Dengan seperti itu seolah – olah demokrasi yang diperjuangkan hanya untuk kepentingan pribadi beberapa orang, bukan untuk rakyat. Contohnya saja yang terbaru, presiden Joko Widodo melakukan sebuah blunder dalam sistem pemerintahan yang dianutnya.

Dimana presiden Joko Widodo mendukung pengesahan revisi Undang – Undang terhadap pembatasan pergerakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kebijakan tersebut tentunya membuat sebuah kemarahan publik yang akhirnya memicu aksi demonstrasi penentangan RUU tersebut. Hal tersebut karena isi dari revisi undang – undang tersebut dianggap melemahkan lembaga tersebut dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu dalam aksi demonstrasi tersebut juga terjadi sebuah penentangan terhadap RKUHP yang dinilai mengandung banyak pasar karet.

Walaupun Joko Widodo sendiri sempat menegakan pembersihan pajak untuk negara Indonesia. Namun nyatanya masih banyak para pebisnis yang sengaja menaruh tabungannya di bank luar negeri. Dimana tujuan tersebut agar tidak terkena pajak pendapatan negara. Bahkan bisa jadi pendapatan milyaran hingga triliunan para pebisnis tersebut berasal dari pencucian uang / money laundry. Banyak sekali kasusnya seperti taruhan bola, game bandar ceme online, serta judi mesin yang marak dan bertebaran di Indonesia. Walaupun pemberantasan sudah ada, namun kejahatan internet tidak akan pernah ada habisnya.

Melemahnya sistem demokrasi di negara Indonesia era presiden Joko Widodo juga tergambarkan dari aksi demokrasi di Kendari – Sulawesi Utara. Dimana dalam sebuah aksi demonstrasi telah menewaskan 2 orang mahasiswa yang mencoba mengutarakan aspirasinya di depan gedung DPRD kota Kendari. Selain itu salah satu contoh semakin melemahnya demokrasi sekarang ini adalah upaya pemerintah yang melarang setiap mahasiswa untuk unjuk rasa. Bisa disimpulkan jika di era kepemimpinan presiden Joko Widodo demokrasi untuk berpendapat dan menyampaikan aspirasi telah diabaikan. Sekian pembahasan sistem Demokrasi di era kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam beberapa tahun ini, semoga bisa bermanfaat untuk anda.

Krisis Politik Indonesia Dipertanyakan Setelah Pemilu 2019?

Krisis Politik Indonesia Dipertanyakan Setelah Pemilu 2019?

  • June 24, 2019

Krisis Politik Indonesia Dipertanyakan Setelah Pemilu 2019?

TW Politics – Sudah lebih dari enam minggu berlalu sejak Indonesia menggelar pesta demokrasi dengan adanya Pilpres 2019. Namun kondisi saat ini bisa dikatakan jauh dari kata tenang atau damai. Banyak kabar simpang siur mengenai hasil pemilihan baik melalui hitung cepat ataupun hitungan asli dari KPU. Dengan aksi yang disebut dengan ‘People Power’ justru malah memperkeruh suana politik di Indonesia.

Apakah benar Indonesia sedang dalam keadaan Krisis Politik? Kami tidak bisa menyebutkan bhahwa hal ini benar adanya. Namun dari yang kejadian yang sudah terjadi, tentunya semua orang akan bertanya, apa yang terjadi dengan Pemilu 2019 ini. Ada beberapa kejadian yang masih persoalan pasca pelaksanaan pilpres 2019 ini. Berikut beberapa kejadian yang membuat suasana sempat mencekam untuk beberapa hari di Indonesia.

Aksi ‘People Power’

Aksi 'People Power'
Aksi ‘People Power’

Banyak pihak yang mengatakan bahwa aksi people power sudah dilakukan pada tanggal 17 April 2019 lalu. Namun beberapa golongan masyarakat melakukan aksi yang mereka sebut sebagai People Power didepan gedung Bawaslu yang berakhir dengan ricuh. Para elit politis dari pihak tertentu terlihat mendiamkan kejadian itu. Tidak ada himbauan dari mereka untuk para pendukungnya melakukan aksi serupa. Hal ini tentunya tidak menunjukan sikap sportifitas dalam pemilu, dan terlihat seperti salah satu kubu menganggap ini sebagai bantu loncatan untuk melakukan aksi yang lebih mengerikan lagi.

Ancaman Pembunuhan 4 Tokoh Nasional

Usai aksi unjuk rasa 22 Mei 2019 lalu, Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri melakukan jumpa pers untuk membahas masalah ini. Disebutkan setidaknya ada empat tokoh nasional yang menjadi target pembunuhan. Disebutkan sebagian pembunuh telah menerima down payment atau uang muka untuk pembunuhan empat tokoh nasional tersebut. Target pembunuhannya merupakan dua pensiunan jendral TNI AD, dan lainnya pensiunan jendral polisi. Para target adalah para jendral yang dekat dengan Presiden Joko Widodo.

Penyelundupan Senjata ke Indonesia

Ilustrasi : Penyelundupan Senjata ke Indonesia
Ilustrasi : Penyelundupan Senjata ke Indonesia

Beruntung aksi penyelundupan senjata ke Indonesia berhasil dicegah oleh Badan Intelijen Negara. Senjata yang dicoba untuk diselundupkan adalah berupa M4 buatan Amerika, Glock 30, dan satu buah sniper beberapa senjata dilengkapi juga dengan peredam. Senjatanya ini diduga akan digunakan pada aksi unjuk rasa massa pada tanggal 21-22 Mei 2019. Senjata tersebut diduga akan digunakan untuk menembak salah satu massa pengunjuk rasa, dan dijadikan martir bahwa polisi yang menembakkan senjata tersebut.

Kerusuhan 22 mei 2019
Kerusuhan 22 mei 2019

Setelah beberapa kejadian yang cukup mencekam, ada juga beberapa hal yang menjadi pertanyaan. Bukan hanya para elit politis, namun masyarakat juga bertanya-tanya. Berikut lengkapnya dibawah ini :

1. Mengapa Kubu 02 Menolak hasil Pilpres 2019?

Terulang kembali kejadian pada tahun 2014 silam, gugatan hasil pilpres ke Makamah Konstitusi. Paslon nomor urut dua menuduh KPU melakukan penghitungan suara secara curang dan bias untuk memenangkan Jowoki. Pihaknya telah mengajukan gugatan atas hasil Pilpres 2019 ke Makamah Konstitusi. Banyak pakar mengatakan bahwa paslon nomor urut dua mengajukan gugatan hasil pemilu karena mereka mampu dan tidak ada ruginya.

2. Adakah BUkti Kecurangan Pemilu?

Pemilu diseluruh di dunia tidak pernah tidak ada kecurangan. Semua pasti ada kecurangan bagaimanapun bentuknya meskipun tidak dalam skala masif. Contohnya seperti kasus kecurangan yang terjadi di Malaysia ribuan surat suara telah dicoblos memilih Paslon Nomor Urut satu. Namun hal ini juga masih menjadi pertanyaan, apakah surat suara tersebut valid? Namun pihak Badan Pengawas Pemilu menolak keluhan pada pendukung paslon nomor dua tentang kecurangan dnegan alasan tidak cukup bukti.

3. Apakah Kerusuhan Besar Akan Terjadi?

Yang paling ditakuti oleh para masyarakat adalah apakah kerusuhan besar akan terjadi? Apakah kerusuhan massal pada tahun 1998 akan terulang? Rasa takut dimasyarakat bukannya tidak berdasar, karena banyak informasi yang mengatakan akan terjadi pertumpahan darah pada aksi 22 Mei 2019 nanti. Tentunya hal ini membuat keselamatan rakyat terancam. Kejadian Mei 1998 merupakan sebuah tragedi yang sangat mengerikan.

Dampak Dari Keadaan Politik Saat Ini
Dampak Dari Keadaan Politik
Dampak Dari Keadaan Politik

Ada beberapa dampak terjadi dari keadaan politik di Indonesia saat ini. Salah satunya adalah dampak terhadap sosial media yang selama ini sering dijadikan alat kampanye. Selama periode ini terjadi, pihak yang berwajib melakukan filtering terhadap sosial media yang membuatnya menjadi lebih lambat dan tidak dapat mengunggah gambar atau video apapun.

Tentunya hal ini untuk mengurangi penyebaran berita hoax yang sangat gencar disebarkan selama masa kampanye. Dari banyak sosial media atau situs yang tidak dapat diakses, ternyata ada beberapa situs judi poker atau judi online lainnya yang tetap beroperasi secara normal. Selain itu beberapa aplikasi berbasis messenger juga tidak dapat mengirim gambar ataupun video.

Kondisi Politik Indonesia yang Mendominasi Media Sosial

Kondisi Politik Indonesia yang Mendominasi Media Sosial

  • December 9, 2018

Kondisi Politik Indonesia yang Mendominasi Media Sosial

TW Politics – yang sekarang semakin didominasi melalui media sosial. Hampir setiap hari laman internet dibom dengan berita politik terhangat. Hal ini memang tak mengherankan karena Indonesia termasuk negara yang bebas untuk berpolitik, mengingat banyaknya partai-partai politik yang berdiri. Tentu saja dunia politik memiliki manfaat tersendiri karena sebagai tombak untuk mengemukakan pendapat rakyat. Salah satu aktivitas berpolitik yang kini sedang hangat terjadi adalah pemilihan umum, baik tingkat daerah, provinsi, maupun pemilu legislatif. Pesta demokrasi inilah yang membuat kalangan partai politik dengan gencar mempromosikan calonnya untuk maju dalam pemilu. Biasanya mereka menggunakan cara tertentu untuk melakukan orasi, seperti melalui media sosial. Inilah kondisi politik Indonesia yang kini mendominasi jejaring sosial.

Politik Indonesia

Saat ini, kalangan politikus justru tak mampu memberikan sebuah kesejukan di tengah gerahnya suasana politik yang berlangsung. Mengingat antara partai politik saling bertindak sinis demi memenangkan kekuasannya. Kebijakan inilah yang memicu cidera rasa keadilan publik karena diasaat kemiskinan dan kesenjangan sosial semakin marak terjadi. Sebenarnya, seperti apakah kondisi politik zaman dahulu dan zaman sekarang? Berikut ulasannya.

  • Politik Zaman Dulu

Dunia politik sudah ada sejak zaman periode pemerintahan Soekarno dan Suharto, sebagai spectrum politik nasional di masanya masing-masing. Soekarno yang menjadi figur ideologis dan ikon bagi PDIP, sedangkan Suharto masi laku memikat publik, dengan menampilkan Partai Golkar dan kini diadopsi oleh Partai Berkarya pimpinan Tommy Suharto. Politik zaman dulu memang terlihat adem ayem mengingat tidak adanya media sosial yang mempengaruhi rakyat. Jika kekuasaan pemerintah dirasa kurang sesuai maka rakyat akan berdemo, yakni mereka demo secara langsung bukan dengan sindiran apapun. Berbeda jika saat ini banyak yang anti politik berpendapat dengan cara menyindir kekuasaan pemerintah melalui media sosial sehingga memicu keributan.

  • Politik Saat ini

Kondisi politik Indonesia saat ini terus mengalami perkembangan yang memang sebetulnya bearah perbaikan. Namun penegakan demokrasi kerapkali ditemui kendala dalam setiap perjalannnya. Dengan adanya perbaikan tersebut, maka diharapkan arah perkembangan politik Indonesia menuju arah yang semakin baik. Syaratnya adalah dengan menggunakan alat dan kekuasaan secara bijak. Sayangnya, beberapa oknum politik nakal memanfaatkan kesempatannya di kursi panas untuk mencapai kekuasaan. Bahkan hal semacam ini sering terjadi pada saat pemilihan partai politik. Mereka hanya mementingkan kursi yang didapat dengan bayaran dan pengorbanan besar, baik melalui pikiran maupun material. Secara tidak langsung, maka rakyat yang menjadi korbann.

Cara Berpolitik

Kemiskikan tidak hanya dialami oleh kalangan dewasa, melainkan juga para pemuda penerus bangsa, seperti putus sekolah dan tindakan kriminal. Padahal para generasi muda Indonesia harus ikut andil, sehingga kondisi politik Indonesia dalam 5 atau 10 tahun ke depan dapat maju dan bebas dari korupsi. Namun seiring berjalannya waktu berpolitik melalui media sosial seakan semakin nge-trend demi mengelabuhi kaum anak muda agar ikut andi di dalamnya.

Politik Melalui Media Sosial

Politik Indonesia sekarang ini sedang mendominasi kepada para wacana di jejaring media sosial apapun seperti yang di manfaatkan oleh para oknum situs judi slot yang berkembang di indonesia saat ini. Kondisi politik yang justru menggambarkan bagaimana merebutkan kekuasaan. Para pejabat yang mempunyai kekuasaan meluapkannya dengan janji-janji saat berorasi dan akan dilupakan seiring berjalannya waktu. Rupanya berita semacam ini sering muncul di berbagai media sosial dan laman website. Seakan-akan mereka melupakan soal rakyat dan keadilan sosial. Sebenarnya, apakah berita tersebut benar atau hanya sekedar isu panas berpolitik agar bisa mencapai popularitas? Perlu disadari bahwa yang terpenting adalah tetap menjaga dan menjunjung tinggi keutungan bangsa Indonesia. Para pelaku politik mungkin sengaja melakukan orasi secara tidak langsung melalui media sosial. Mengingat saat ini zaman telah berubah ke dalam dunia digital, sehingga membuat orang lebih suka melihat internet. Jadi, jangan heran jika media sosial menjadi salah satu tempat untuk mengeluarkan pendapat berpolitik.

Pandangan Masyarakat terhadap Politik

Kondisi politik Indonesia cenderung ramai akan kasus-kasus yang dinilai jauh dari komitmen   untuk menjadikan aspirasi dan kehendak rakyat.  Pandangan masyarakat terhadap politik menjadi semakin buruk, karena pemerintah Indonesia yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat dengan baik.

Penyikapan Berpolitik

Beberapa orang memang bersikap terhadap politik acuh tak acuh, tetapi sebagian lagi menganggap dunia politik adalah hal yang sangat ideal untuk berpendapat, sehingga membuatnya terjun ke dalamnya. Bahkan naasnya bagi sebagian orang yang non-politik akan menganggap politik hanya sesuatu yang buruk demi mencapai kekuasaan. Apabila keadaan pemerintahan yang terus menerus seperti ini dibiarkan, maka tidak mustahil banyak rakyat yang tak percaya akan politik. Akibatnya menembulkan sikap apatis masyarakat terhadap kondisi sebuah negara. Bisa jadi mereka belum merasakan kinerja yang baik dari pemerintah yang memandang politik adalah buruk. Di sisi lain sikap para generasi muda Indonesia kini semakin diperkenalkan dengan politik yang sebenarnya. Hal ini bertujuan agar dikemudian hari mereka dapat menjadi penerus bangsa yang bertanggungjawab dan menjunjung nilai-nilai keadilan sosia. Karena itu, tak jarang kaum muda yang kini bergabung dengan ormas politik. Demikian ulasan singkat dari kondisi politik Indonesia yang memang didominasi oleh media sosial. Sebaiknya berita politik di internet kita lihat secara bijak, karena bisa jadi isu berita tersebut hanyalah hoak untuk menjatuhkan para parlemen partai politik.

Begini Kondisi Politik Indonesia, Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Begini Kondisi Politik Indonesia, Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

  • November 27, 2018

Begini Kondisi Politik Indonesia, Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Tw Politics – Kondisi Politik Indonesia yang juga tak terlepas dari peranan berpolitik dengan negara lain. Hal inilah yang membuat Indonesia harus melakukan politik luar negeri demi memajukan perdamaian dunia. Politik luar negeri merupakan strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam berhubungan dengan negara-negara lain.

Melalui politik luar negeri, pihak pemerintah mampu memproyeksikan kepentingan nasional ke dalam masyarakat antar bangsa. Jadi, dapat diketahui tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Lantas, bagaimana kondisi politik Indonesia luar negeri? Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif yang akan diulas di bagian bawah ini.

Pengertian Politik Bebas dan Aktif

Pelaksanaan politik luar negeri memang diawali oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan yang didasarkan pada faktor nasional. Politik luar negeri secara luas merupakan hubungan suatu negara dengan kebijaksanaan yang diambil pemerintah dalam rangka hubunganya secara internasional demi mencapai tujuan nasional. Berikut pendapat ahli dari pengertian bebas dan aktif dari kondisi politik Indonesia.

1. B.A Urbani

B.A. Urbani mengungkapkan bahwa bebas adalah perkataan bebas dalam politik bebas aktif tersebut mengalir dari kalimat yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yakni supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi, bisa diartikan menurut definisi sebagai berkebebasan politik dalam menentukan dan menyatakan pendapat sendiri, terhadap setiap persoalan internasional seseuai dengan nilainya masing-masing tanpa apriori memihak kepada suatu blok.

2. A.W Wijaya

A.W Wijaya merumuskan bahwa bebas berarti tidak terikat oleh suatu ideologi atau suatu politik negara asing maupun non blok dari negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa. Sedangkan aktif artinya dengan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain.

3. Mochtar Kusumaatmaja

Mochtar kusumaatmaja merumuskan bebas aktif, yakni bebas artinya Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam pancasila. Aktif berarti dalam menjalankan kebijaksanaan luar negeri, Indonesia tidak bersifat pasif atas kejadian internasional.

Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Kondisi politik Indonesia sebagai politik luar negeri yang bebas dan aktif tentu memiliki landasan atau dasar hukum yang kuat. Hal ini dibuktikan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009), dalam visi dan misi diantaranya dengan melakukan usaha memantapkan politik luar negeri.

Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kerjasama Internasional dan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Adapun dasar hukum yang melibatkan pelaksanaan politik luar negeri adalah sebagai berikut.

  • Dasar Hukum UUD 1945

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tergambarkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan alinea IV. Alinea I menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selanjutnya pada alinea IV, dinyatakan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia kini mengupayakan kehidupan politik bertetangga baik dengan Negara yang berbatasan langsung, yakni dengan tetap didasarkan pada prinsip kesejajaran dan saling menghormati. Misalnya, Timor Timur yang memiliki kendala dalam berbagai hal keterbatasan, Indonesia tetap membantu proses transisi menuju kemerdekaan penuh Timor-Timur.

  • Undang-Undang No. 37 Tahun 1999

Dengan disyahkannya Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri tanggal 14 September 1999, maka pemerintah Indonesia dalam melaksanakan politik luar negeri merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang tersebut. Namun seiring berubahnya lingkungan strategis dunia, tentu politik luar negeri perlu disesuaikan dengan kecenderungan global fundamental.

  • Pedoman TAP MPRR No. IV/MPR/1999

Pedoman pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif Indonesia dilandaskan pada ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Beberapa diantaranya adalah menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta berorientasi pada kepentingan nasional dengan menitikberatkan solidaritas antara negara berkembang. Selain itu, bentuk dukungan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama Internasional bagi kesejahteraan rakyat.

Sisi Positif Politik Bebas Aktif

Arus globalisasi dan interdependensi semakin membuat kondisi politik Indonesia terarah dengan baik dan struktural. Namun disisi lain semakin menguatkan kondisi saling ketergantungan antar negara dan keterkaitan antara masalah global, baik politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Berikut keterkaitan dengan sisi positif politik bebas aktif.

Kerjasama Antar Negara

Indonesia memiliki politik luar negeri bebas dan aktif, maka dibelakang kata tersebut masih ditambahkan sifat yang lain seperti anti kolonialisme, anti imperalisme. Secara konteks bilateral, Indonesia bermaksud untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat atau tetangga yang berbatasan langsung.

Selain itu, dampak positif politik bebas aktif adalah mampu meningkatkan kesiapan dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas dan predaran toto togel, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO. Bahkan meningkatkan kerjasama segala bidang di kawasan ASEAN untuk memelihata stabilitas, pembangunan dan kesejahteraan.

Demikian ulasan menarik dari kondisi politik Indonesia, sebagai politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sudah sepantasnya, jika Indonesia juga turut aktif dalam perdamaian dunia dengan menjadi anggota PBB yang termasuk salah satu bebas bergabung dalam berpolitik.